Hati-hati “Jebakan Betmen” #PapaMintaSaham

Sebanyak 9 Orang anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus #PapaMintaSaham’ tergolong pelanggaran sedang sementara 6 anggota lainnya menyatakan berat.

Sudah 15 anggota MKD yang menyatakan keputusannya atas dugaan pelanggaran etika Setya Novanto. Ada 2 anggota MKD yang menyatakakan perlunya dibuat panel untuk kasus ini.

Dua orang anggota fraksi Golkar di MKD mendorong pembentukan panel di kasus Ketua DPR Setya Novanto. Apa sebenarnya dasar pembentukan panel?

Tata Cara Pembentukan Tim Panel Diatur di Peraturan DPR no 2/2015 tentang Tata Beracara MKD. Panel dibentuk bila ada indikasi sanksi berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian.

Dalam aturannya, panel bisa menyatakan teradu terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Proses berlangsungnya rapat panel dapat memakan waktu lebih panjang.

Jika anggota MKD menilai Ketua DPR Setya Novanto melakukan pelanggaran berat, maka konsekuensi pelanggaran berat adalah Novanto tak bisa langsung langsung lengser dari kursi Ketua DPR, karena harus melalui proses Pembentukan tim panel terlebih dahulu.

Inilah “Jebakan Betmen” yang menjadi harapan “konco-konconya” Papa Minta Saham. Jika dibentuk Tim Panel maka bisa jadi proses akan sangat panjang sekali. Bisa tiga bulan atau bisa lebih.

Ini sepertinya menjadi settingan baru dari kelompok #PapaMintaSaham agar bisa bernafas kembali untuk mempersiapkan pembelaan terhadap Setya Novanto.Di panel itu mulai dari awal lagi. Bisa saja tidak ada sanksi.

Penentuan pelanggaran berat Novanto perlu melalui sidang panel etik MKD terlebih dahulu. Baru setelah terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Novanto bisa diputus MKD melakukan pelanggaran berat.Bahkan, panel etik juga bisa membuktikan Novanto tidak bersalah.

6 dari 17 anggota MKD yang meminta pembentukan panel di kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto. Selain butuh waktu lama, putusan panel masih harus membutuhkan persetujuan paripurna.Bagaimana jika Paripurna tidak menyetujui maka Novanto bisa dinyatakan tidak bersalah

Sesuai Peraturan DPR nomor 2/2015 tentang Tata Beracara MKD pasal 41, panel bisa memutuskan bahwa teradu terbukti melanggar atau tidak terbukti. Bila terbukti pun, putusan itu harus dibawa ke paripurna.

Akan tetapi anggota MKD menilai Ketua DPR Setya Novanto melakukan pelanggaran sedang maka sanksinya yaitu pemberhentian Ketua DPR.Dipindahkan dari AKD atau dicopot dari pimpinan DPR, tidak perlu minta persetujuan paripurna.

Sidang MKD Panas, Jokowi Jamu Sule & Cak Lontong di Istana  

Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pelawak ke Istana Negara untuk menyantap makan malam. Undangan makan malam itu merupakan agenda tambahan setelah Presiden Jokowi melakukan serangkaian kegiatan dan rapat terbatas dengan para menteri Kabinet Kerja.

Berdasarkan informasi dan agenda dari Biro Pers, Media, dan Informasi Istana Kepresidenan, Rabu, 16 Desember 2015, ada 17 komedian yang diundang Jokowi makan malam di Istana Negara.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno duduk bersama para pelawak dalam suasana penuh keakraban. Sebelum acara makan bersama dimulai, Presiden Jokowi mempersilakan setiap pelawak yang hadir menyampaikan kata-kata dalam suasana santai dan penuh keakraban itu. Tidak jarang ucapan setiap pelawak, dengan gaya yang khas, mengundang tawa sehingga membuat suasana di Istana Negara ceria.

Pelawak yang hadir adalah Butet Kertarajasa, Djaduk Ferianto, Slamet Rahardjo, Eddy Soepono (Parto Patrio), Andre Taulany, Entis Sutisna (Sule), Tri Retno Prayudati (Nunung), Lies Hartono (Cak Lontong), Toto Muryadi (Tarzan), dan Sujarwo (Jarwo Kwat). Ada juga Fitri Rakhmawati (Fitri Tropica), Veronica Felicia Kumala (Cici Panda), Malih (Malih Tong Tong), Atik Riwayati (Mpok Atik), Indra Bekti, M. Rinko Safinka (Rico Ceper), dan Dorce Gamalama.

Cak Lontong pada kesempatan itu menyampaikan rencananya untuk mendirikan Museum Komedi Indonesia di Solo, dengan peletakan batu pertama pada 21 April 2016. Sedangkan Tarzan mengusulkan adanya Hari Lawak Indonesia agar dagelan pelawak tidak sekadar cengengesan, tapi bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi terlihat menikmati acara pertemuan dengan para pelawak. Padahal, di DPR, Mahkamah Kehormatan DPR sedang menggelar sidang panas soal sanksi pelanggaran etika terhadap Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Setya Novanto dianggap melanggar kode etik karena menggelar pertemuan dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid. Dalam pertemuan itu, disebutkan Setya Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden yang disebut meminta saham Freeport.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s